Konsultasi Ustadz. Silahkan Salam, perkenalkan diri (nama, umur, lokasi) dan sampaikan pertanyaan singkat padat.

Ust. M. Niam

Whatsapp: +998903559836
Ustdzh Kamilia
Ust. Arif Hidayat

Kirim Artikel

Kami menerima kiriman tulisan untuk melengkapi referensi Islam yang termuat di website ini.
Silahkan kirim ke redaksi

Tentang Aliran Kepercayaan
Ditulis oleh Dewan Asatidz   

Tanya:
Assalamu alaikum wr. wb.

Apa hukumnya bila kita mengikuti aliran kejawen baik langsung maupun tidak langsung, apakah bertentangan dengan Islam ?. Alasan saya bertanya hal tersebut karena saya tidak mau salah jalan, yang saya harapkan rahmat Alloh SWT, nanti malah sebaliknya. Nauzdubillah. Walaupun saya yakin semua datangnya dan yang memberi jalan itu hakekat dari Alloh tapi kita tidak terlepas dari Syareat yang datang nya dari manusia. Saya mohon penjelasan dari pengasuh, untuk menjelaskan Aliran tersebut, karena keterbatasan pengetahuan saya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Alloh SWT, dan ditunjukan jalan yang lurus. Amin.

Sebelum dan sesudah saya ucapkan jazakallohu khoiron katsiro.

Wassalam
Ahmad DJ


Jawab:

Sebelum mengupas tentang aliran kepercayaan itu sendiri, saya ingin memaparkan sekilas sejarah perdebatan penerimaan aliran kepercayaan di Indonesia.

Pada tahun tujuh puluhan, debat sekitar 'aliran kepercayaan' sedang marak dibicarakan oleh para tokoh agamawan, utamanya mengenai statusnya dalam sila pertama pancasila "ketuhanan yang maha esa". kata aliran kepercayaan itu sendiri, menunjuk pada semua kepercayaan dan animisme, termasuk yang dianut di Kalimantan dan Irian Jaya, dan kejawen atau abangan di Jawa. Diantara aliran kepercayaan ini, adalah Sapta Darma, Sumarah, Pangestu dan Subud.

Pertamakali lahirnya polemik -di tingkat nasional- sekitar aliran kepercayaan pada tahun 1967, saat opini politik negara diarahkan kepada pemberantasan PKI. Baik kaum muslimin maupun kaum gerejani sepakat untuk melarang dianutnya aliran kepercayaan, karena ia dicurigai sebagai tempat persembunyiannya para pengikut partai PKI. Mereka, oleh negara, diwajibkan memilih salah satu diantara lima agama resmi yang telah diakui di Indonesia. Dari dekrit ini, lahir polemik baru yang hingga kini masih kita rasakan dampaknya: semangat kompetitif kaum agamawan untuk menarik sebanyak mungkin pangikut aliran kepercayaan kedalam agamanya masing-masing. Kaum Muslimin kalah bersaing dengan kaum Nasrani, karena kaum Muslimin terlalu ekstrem dalam memerangi aliran kepercayaan. Makanya salah satu tokoh NU manyayangkan, bahwa arsitektur masjid di Indonesia terlalu berbau Arab, ia kurang akrab dengan budaya "abangan", sehingga kita kalah dalam berkompetisi.

Pada tahun 1973, ketika undang-undang perkawinan dibicarakan kembali di parlemen, status aliran kepercayaan juga diangkat kembali. Para wakil-wakil partai Islam berhasil melarang perkawinan dengan cara yang diyakini oleh penganut aliran kepercayaan, namun pada tahun 1975, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan diizinkannya perkawinan cara 'aliran kepercayaan' di kantor catatan sipil. Dan pada tahun 1984, ketika pemerintah menerapkan "asas tunggal", keberadaan aliran kepercayaan semakin mendapatkan tempat di bumi nusantara.

Kementrian Agama, dalam berkompromi, hanya mampu menempatkan 'aliran kepercayaan' dibawah kementrian pendidikan dan kebudayaan. Kaum agamawan Indonesia tidak menerima diletakkannya aliran kepercayaan dibawah kementrian Agama.

Sementara pada tataran teologis, dari debat di muka, dapat dibaca posisi 'aliran kepercayaan' dalam agama Islam. Menurut pandangan para ulama' ia adalah bentuk kepercayaan yang belum sempurna, atau kepercayaan yang masih dalam bentuknya yang primitif. Pengikutnya membutuhkan bimbungan-bimbingan agar mencapai kematangan dalam beriman. Pada tahun 1978, partai NU meminta kepada pengikut aliran kepercayaan agar kembali kepada 'agamanya masing-masing', sebuah permintaan yang secara implisit menggambarkan "kekurangan"-nya. KH. Bishri Syansuri, Rais Am NU, dalam sidang parlemen meminta agar aliran kepercayaan tidak diakui secara resmi, karena pengikutnya adalah "Musyrik". Ketika Golkar yang mendukung diakuinya aliran kepercayaan (menuju terciptanya asas tunggal) mengusulkan pemungutan suara, partai Islam (PPP), dipimpin langsung oleh KH. Bishri, melakukan walk out.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, aliran kepercayaan tidak dapat dibenarkan secara teologis (akidati), walau dalam tinjauan HAM, kepercayaan demikian ini adalah sah-sah saja. Dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan al Qur an, telah ditentukan "tidak ada paksaan dalam agama".

Adapun sikap dakwah (praksis) para ulama dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama sikap purifikasi dan kedua adalah islamisasi. Sikap pertama cenderung menolak sama sekali terhadap budaya kejawen (misalnya) dan sikap kedua cenderung mengakomodir budaya "aliran" setelah melakukan improvisasi (islamisasi) terlebih dahulu. Tentu saja, kedua sikap ini ditempuh setelah terjalinnya kesepakatan akan kebatilan "aliran kepercayaan".

Abdul Ghofur Maimoen
 
 


 

Sumbangkan Donasi

Alamat Donasi:
Bank Syariah Mandiri KCP Jepara
a/n: Kamilia Hamidah
(anggota Dewan Asatidz)
No Rek.:  7063550374

Catatan:
Donasi mohon dikonfirmasikan ke email donasi@pesantrenvirtual.com