Konsultasi Ustadz. Silahkan Salam, perkenalkan diri (nama, umur, lokasi) dan sampaikan pertanyaan singkat padat.

Ust. M. Niam

Whatsapp: +998903559836
Ustdzh Kamilia
Ust. Arif Hidayat

Kirim Artikel

Kami menerima kiriman tulisan untuk melengkapi referensi Islam yang termuat di website ini.
Silahkan kirim ke redaksi

Hukum tentang Hak Cipta Cetak E-mail
Ditulis oleh Dewan Asatidz   

-----
Tanya
-----
Assalamualaikum Wr. Wb.,

Bagaimana hukum Islam mengatur hak cipta? Apa hukumnya membeli, menyewa atau memakai barang-barang hasil bajakan (Software, Kaset, CD, VCD, MP3, Buku, Pakaian ber-merek, dll.). Terima kasih atas jawabannya.

Wassalam,

Sunarso
Alamat: Palem Bintaro G1/14, Pondok Aren 15224, Tangerang, Banten Tempat / Tanggal Lahir: Malang, 6 September 1950 Pendidikan: S2, Teknik Bangunan Pekerjaan: Manager di Kantor Kerjasama Teknis Jerman No. Telpon: 021-7314667

-----
Jawab
-----
Mengkaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, harus dimulai dari pandangan Islam terhadap haq itu sendiri. Haq menurut Mustofa Zarqa' didefnisikan : "Kekhususan yang diakui oleh syariat Islam, baik itu berupa otoritas atau pembebanan".

Dengan demikian ini mencakup antara lain

1) Hak Allah yang dibebankan kepada hambanya, seperti shalat, puasa dan zakat;

2) Hak sipil seperti hak untuk memiliki atas benda

3) Hak sosial, seperti hak orang tua kepada anak dan hak suami terhadap isteri;

4) Hak Publik seperti kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya;

5) Hak berkaitan dengan harta seperti nafkah;

6) Hak yang berkaitan dengan otoritas seperti perwalian 7) Hak asasi yang mencakup hak untuk hidup bebas.

8) Dll.

Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah-langkah hukum sebagai berikut:

1. Memberikan hak kepada yang berhak. Bila itu hak Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Allah. Semisal shalat harus dipenuhi oleh mereka yang kewajiban sesuai dengan aturan yang ditentukan. Demikian pula zakat harus diberikan oleh mereka yang berkewajiban dan disalurkan kepada yang berhak, sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Terkadang diperlukan suatu perangkat hukum tertentu untuk menegakkan hak ini, seperti dibentuknya lembaga hukum yang mengelola zakat, agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan. Bila itu hak manusia diberikan kebebasan dalam memberikan dan menuntutnya melalui kesadaran dan saling ridlo (taradli). Memberikan hak kepada yang berhak merupakan kewajiban agama dan merampas hak dari pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang agama.

Memegang amanat adalah kewajiban setiap individu dan menghianati dan menelantarkannya merupakan dosa. Bila terjadi perselisihan masalah hak pun langkah awal yang dianjurkan syaiah adalah melalui jalur ini, yaitu dengan damai atau arbritasi. Bila jalur kesadaran dan taradli tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Ini untuk menjaga agar dalam memberikan hak kepada yang berhak tetap bemuara pada nilai-nilai keadilan. Pihak yang menolak memberikanhak kepada yang berhak, di samping diancam hukuman akhirat, yaitu siksa neraka juga diancam hukuman dunaiwi, sesuai dengan besar dan kecilnya penyelewengan yang dilakukan.

2. Melindungi Hak Syariat Islam memberikan perlindungan kepada hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan dan perampasan. Di sini perlindungan yang diberikan pertama: berupa perlindungan moral, seperti keharaman meninggalkan ibadah wajib, keharaman mencuri, berzina, keharaman menipu dan memalsu, keharaman transaksi mengandung riba dan kewajiban menjunjung tinggai nilai-nilai masayrakat yang sesuai agama. Kedua adalah perlindungan hukum, setiap orang yang dizalimi boleh mengangkat masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya.

3. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar. Setiap manusia diberi wewenang menngunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Oleh sebab itu dalam menngunakan hak tidak boleh melapaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian padapihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik. Suatu contoh meskipun dalam menggunakan hak miliknya seseorang mendapatkan jaminan hukum, tapi jangan sampai dalam mengguankan hak milik tersebut mencederai orang lain. Seorang penguasa meskipun diberi hak membelanjakan harta publik, ia tetap berkewajiban membelanjakannay sesuai peraturan dan ke jalan yang benar.

4. Menjamin perpindahan hak dengan cara benar dan sah. Hukum Islam melindungi perpindahan hak melalui prosedur dan cara yang benar, baik itu melalui transaksi seperti jual beli, atau pelimpahan seperti dalam kasus jaminan huang atau hak yang berkaitan dengan wewenang, berpindahnya hak perwalian dari orang tua ke anak sepeninggal orang tua.

5. Menjamin hangus/terhentinya hak dengan cara benar dan sah Hukum Islam melindungi hangusnya hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah, misalnya hangusnya hak suami isteri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi. Bagaimana dengan hak paten atau hak cipta? Hak-hak yang disebutkan di atas telah mempunyai landasan dalil eksplisit yang cukup kuat, baik dalam al-Qur'an atau hadist Nabi. Namun semacam hak paten atau hak cipta, tidak mempunyai landasan nash yang eksplisit. Ini karena gagasan pengakuan atas hak paten dan hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal oleh masyarakat terdahulu.

Dalam jurisprudensi tertentu hak ini masuk dalam kategori hak intelektual. Namun secara implisit, perlindungan hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Ini di satu pihak, karena konsep hak itu sendiri yang dalam perpekstif hukum Islam, tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Misalnya perlindungan terhadap hak Allah, teksnisnya tetap akan terganbtung kepada berbagai situasi dan kondisi yang melingkupinya. Apalagi hak-hak yang sifatya sosial dan publik yang sangat sarat dengan perkembangan peradaban dan kultur. Di pihak lain, pola perlindungan terhadap hak yang diberikan oleh hukum Islam, meskipun sasaranya baku, aspek teknis dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan. Fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri khas hukum Islam.

Dari pendekatan ini, bisa dikatakan bahwa hak intelektual, sesuai pekembangan dan tuntutan zaman, termasuk hak yang harus dilindungi oleh syariat. Mengingat tidak ada nash ekplisit yang membahasnya, maka sumber hukum yang digunakan adalah maslahah mursalah (kemaslahatan umum), yaitu bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari aspek-aspek sbb:

1. Pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya dan fikirannya untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah selayaknya dilindungi temuannya tersebut. Dalam penelitiannya ia pasti tidak lepas dari tujuan pengembangan ilmu dan keuntungan meteri, sudah selayaknya pula dua tujuan tersebut dilindungi dan diberi penghargaan.

2. Temuan baru tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersial, seperti terlihat bila itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, maka melindungi temuan baru tersebut tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.

3. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga, ini karena kebanyakan benda dinilai dari manfaatnya bukan zat fisiknya. Oleh karena itu manfaat terebut dilindungi secara hukum. Demikian pula penemuan baru harus dinilai dari manfaatnya dan dari situ diperlukan perlindungan untuk melindunginya.

4. Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu sumber hukumnya, bila tidak bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam. Perkembangan adat dan opini publik saat ini, telah menunutut hak intelektual harus dilindungi. Demikian juga pencurian dan pemalsuan terhadap hak inteletual oleh opini publik telah dianggap tindakan penyelewengan hukum, atau bahkan tindakan pidana. Apalagi pada saat ini, penyelewengan atau pemalsuan atas hak cipta ini telah bisa dirasakan kerugiannya secara pasti. Menimbulkan kerugian kepada orang lain jelas tindakan yang dilarang agama. Itulah landasan yang digunakan hukum Islam untuk melindungi hak intelektual atau hak cipta.

Dengan demikian pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman. Bagaimana bentuk hukuman tersebut, tergantung kepada sistem peadilan dan menentukannya. Dosakah pencurian atas hak cipta dalam tinjauan agama? Sejauh hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya, secara lahir jelas sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi. Sejauh pencurian terhadap hak intelektual menimbulkan kerugian bagi pemilik hak tersebut, maka mencurinya jelas sama dengan menimbulkan kerugian materi lainnya terhadap orang lain. Yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kedlaliman dan tindakan yang merugikan orang lain.

Bagaimana kalau pencurian atas hak cipta tersebut dilakukan untuk kemaslahatan lain yang lebih besar? Ini memerlukan kajian yang lebih telilti lagi tentang bagaimana mengukur kemaslahatan tersebut, sehingga bisa menerapkan qaidah "Idza Taa'radal Maslahatan, Quddima A'dlamu huma" Apabila terjadi dua maslahat yang bertentangan, maka diambil yang lebih besar. Wallahu a'lam bissowab. Semoga bermanfaat.

Wassalam

Muhammad Niam

Refrensi: 1. Madhal Ila Nadlariyatil Iltizam, Mustafa Zarqa 2. Al-Fiqhul Islami, Wahbah Zuhaili 3. Mashadirul Haq, Abdul Razaak Sanhuri

 
 

Sumbangkan Donasi

Alamat Donasi:
Bank Syariah Mandiri KCP Jepara
a/n: Kamilia Hamidah
(anggota Dewan Asatidz)
No Rek.:  7063550374

Catatan:
Donasi mohon dikonfirmasikan ke email donasi@pesantrenvirtual.com