PP 55/2007: Politik Akomodasi atau Taktik Hegemoni?

Madu di tangan kananmu
racun di tangan kirimu
Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku

Menjelang dan sesudah pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pemerintah berusaha meyakinkan kalangan pondok pesantren bahwa regulasi tersebut akan berdampak positif dan menguntungkan institusi pendidikan tertua di nusantara ini. Tetapi, menurut hemat penulis, kalangan pesantren juga perlu memperhatikan “efek samping” yang tidak kecil dari implementasi peraturan tersebut.
Kenapa “efek samping” tersebut harus menjadi perhatian pesantren? Pertama, sebagai produk politik, PP 55/2007 tidak bisa dilepaskan dari agenda dan kepentingan politik penguasa. Mengutip Sirozi (2005:37), hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan.
Kedua, sejarah telah membuktikan bahwa pesantren bukanlah lembaga pendidikan semata. Sebagaimana diungkapkan oleh Nafi’ (2007:11-33), dalam sejarah panjangnya, peran pesantren telah melingkupi enam ranah penting sekaligus, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, lembaga pelatihan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga bimbingan keagamaan, dan simpul budaya. Keenam peran tersebut pada umumnya dijalankan pesantren secara bertahap. Dan, peran sebagai lembaga pendidikan adalah tahap pertama dari keseluruhan peran tersebut.
Dalam konteks inilah pesantren harus menghitung secara cermat segala konsekuensi dari implementasi PP 55/2007. Mirip kutipan lagu ciptaan Gombloh di atas, saat ini kita belum tahu apakah peraturan tersebut bakal menjadi madu atau racun bagi eksistensi pesantren di masa depan. Harus dihitung dengan cermat, apakah PP 55/2007 akan mendorong pengembangan peran pesantren secara optimal atau justru mereduksi perannya sekadar sebagai lembaga pendidikan.

Ranjau
Sebagaimana pendapat penulis yang pernah dikutip majalah ini (AULA, Februari 2008), sedikitnya ada tiga ranjau yang menjadi dilema dan mengancam eksistensi, karakter dan kekhasan pesantren dalam jangka panjang. Ketiga hal itu meliputi ketimpangan antara pemenuhan kewajiban dan eksekusi kewenangan pemerintah serta birokratisasi dan intervensi kurikulum pesantren/madrasah diniyah.
Terkait ketiga hal ini, Sirozi (2005:59) mengungkapkan bahwa banyak negara yang menempuh segala cara untuk terus mengontrol berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang berkembang dalam masyarakatnya. Memperketat birokrasi, memperbanyak peraturan perundang-undangan, mendikte kurikulum, menerapkan sistem akreditasi, dan membuat skema subsidi merupakan beberapa cara yang sering digunakan oleh negara dalam upaya mengontrol aktivitas pendidikan masyarakat.
Senada dengan itu, Dale (1989:39-43) menyatakan bahwa kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, sistem pendidikan diatur secara legal. Kedua, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.
Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah eksistensi pesantren dalam konteks politik saat ini? Pertama, dalam konteks global, eksistensi pesantren sempat menjadi perbincangan hangat menyusul maraknya aksi teror di berbagai belahan dunia. Ketika Bom Bali yang konon dirancang Amrozi cs meledak (2002), pesantren pun sempat dicurigai sebagai sarang teroris. Diduga, dalam kaitan itu pulalah Presiden Amerika Serikat George W Bush menjanjikan bantuan pendidikan sebesar US$ 157 juta kepada pemerintah Indonesia. Meski menyatakan tidak ingin melakukan intervensi kurikulum, Presiden Bush saat itu berharap pendidikan Indonesia dapat meredam potensi radikalisme.
Kedua, dalam konteks nasional, telah terjadi pergeseran kebijakan pemerintah terhadap pesantren dan madrasah diniyah. Pada dekade 1990-an, pendidikan pesantren dimasukkan kategori pendidikan luar sekolah yang mendapatkan bantuan “ala kadarnya” dari pemerintah. PP 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah –sebagai penjabaran UU 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)– menyebutkan bahwa pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.
Kondisi ini berubah seiring disahkannya UU 20/2003 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas). Pasal 15 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (3) menegaskan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Ketentuan inilah yang diterjemahkan lebih lanjut oleh PP 55/2007.
Ketiga, dalam konteks lokal, penyelenggaraan pendidikan (seharusnya) merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seiring penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi, dalam praktiknya, pendidikan merupakan sektor yang paling “alergi” terhadap penerapan desentralisasi. Departemen Pendidikan Nasional justru menjadi “pelopor” lahirnya berbagai kebijakan bernuansa soft centralization, seperti kebijakan ujian nasional dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi. Nah, penerapan PP 55/2007 akan membuat pesantren berada di simpang kepentingan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama serta pemerintah daerah sebagai pemilik sah kewenangan atas penyelenggaraan pendidikan.
Menurut hemat penulis, respons kalangan pesantren terhadap PP 55/2007 tidak bisa dilepaskan dari ketiga aras kepentingan tersebut. Artinya, akomodasi pemerintah terhadap keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional tetap harus dibaca secara kritis dan objektif. Tanpa sikap kritis, pesantren akan terjebak skenario penjinakan yang memicu polarisasi di kemudian hari.
Di sinilah keluwesan pesantren dalam merespons perubahan dan tantangan zaman kembali diuji. Dengan prinsip al-muhâfadhah alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah, kalangan pesantren dituntut merumuskan strateginya sendiri dalam merespons peluang yang penuh dengan ranjau politik ini.
Dalam kaitan ini, kalangan pesantren perlu duduk bersama untuk merancang visi bersama (shared vision) tentang format masa depan pesantren yang ideal tanpa terjebak hegemoni atau semangat konfrontasi. Tetapi, dengan kondisi kita saat ini, dari manakah langkah besar itu harus dimulai?
Penulis adalah Wakil Sekretaris PWNU Jatim