The Economic War

Pasca krisis finansial global, dunia dibuat suspense dan nervous. Saat ini, dunia tengah merasakan dampak ikutan dari krisis tersebut yang ditengarai akan jauh lebih hebat dari krisis awal itu sendiri. Jika dibuat perumpamaan, krisis finansial yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat ibarat pengumuman akan terjadinya sebuah ‘peperangan’. Sementara, dampak krisis yang menjadi endemi sebagaimana sekarang menandakan bahwa ‘perang’ benar-benar berkobar: The Economic War atau Perang Ekonomi. Seluruh bangsa di bumi tengah berperang melawan kondisi ekonomi yang begitu genting (fragile of economic).

Pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia melambat bahkan ada yang terancam collaps. Berbagai perusahaan multinasional berkantong tebal yang sebelumnya tak tersentuh krisis tiba-tiba berguguran. Yang masih hidup tapi dalam kondisi sekarat disambung nyawanya oleh pemerintah dengan bail out. Pasar modal dan keuangan rontok. Jumlah produksi barang maupun jasa anjlok. Volume perdagangan menurun. Lapangan pekerjaan menguap. Sementara angka pengangguran dan kemiskinan kian hari kian merebak.
Berbagai negara ramai-ramai ambil kebijakan. Segala diskusi, seminar hingga konferensi  digelar. Agenda pertemuan tahunan baik nasional maupun internasional pun tak luput mendiskusikan masalah ini.
Seperti awal Maret silam, di Jakarta diselenggarakan 5th World Islamic Economic Forum—di mana Indonesia mengambil bagian penting sebagai negara berpenduduk muslim terbesar—yang membahas secara intens masalah tersebut dalam tajuk “Food and Energy Security & Streaming the Tinde of Global Finansial Crisis”. Kini giliran menteri keuangan negara-negara yang tergabung dalam Group of 20 (salah satunya adalah Indonesia) mengadakan pertemuan awal sebagai persiapan pertemuan akbar G-20 di London bulan depan. Pertemuan ini untuk membahas apa pun yang bisa dilakukan untuk mereduksi dampak krisis global.

‘Jurus Pamungkas’
Berbagai negara di dunia pasang kuda-kuda dan mengeluarkan ‘jurus pamungkas’ ala negeri Paman Sam berupa paket stimulus (stimulus package), termasuk Indonesia. Tercatat, pemerintah telah bersepakat untuk mengeluarkan paket stimulus sebesar Rp 73,3 triliun yang dibarengi dengan kebijakan bank sentral menurunkan suku bunga untuk menggairahkan kembali perekonomian. Di sela-sela proses realisasi stimulus tersebut, perekonomian kita sudah mendapat ancaman pertumbuhan negatif pada triwulan ketiga 2009 mendatang (Kompas, 15/3).
Sedangkan di negara asalnya, Amerika, besaran paket stimulus mencapai 678 miliar dolar atau setara dengan 600 miliar euro. Keadaan ini semakin membuat ekonomi Amerika kian sakit. Sebelum paket stimulus saja, defisit AS sudah mencapai 6 persen dari PDB. Pasca stimulus, diperkirakan defisit ini akan membengkak hingga 12 persen dari PDB (Kompas, 14/3).
Berseberangan dengan Amerika, Uni Eropa cenderung memberlakukan pengetatan aturan perekonomian meskipun tak luput dari kebijakan paket stimulus tersebut. Sebagai perbandingan, besaran paket stimulus UE (yang merupakan gabungan beberapa negara di Benua Eropa) tersebut hanya mencapai kurang lebih 400 miliar euro. Mereka bahkan menjaga agar defisit maksimal sebesar 3 persen PDB.
Berdasarkan pengalaman UE, kebijakan mengendalikan inflasi dan tingkat defisit anggaran telah berhasil menjaga perekonomian mereka pada kondisi yang cukup stabil. UE berkeyakinan, pengguyuran dana ke pasar secara ’jor-joran’ hanya akan memicu tindakan spekulasi oleh para spekulan yang justru membahayakan perekonomian. Pendapat ini juga diamini sang mahaguru spekulan, George Soros.
Hingga sekarang, kebijakan pengguyuran dana ke pasar ala AS dan pengetatan anggaran UE menjadi dua kubu kebijakan yang saling tarik ulur dalam pertemuan awal G-20 tersebut. Meskipun, semua negara anggota G-20 diwakili menteri keuangan masing-masing akhirnya sepakat harus ada tindakan nyata yang diambil untuk menyelamatkan negara-negara yang berada di ambang kebangkrutan melalui IMF, melanjutkan paket stimulus dan menurunkan tingkat suku bunga (BBC News, 15/3).

Adakah Jalan Keluar?
Blessing in the disguise. Selalu ada hikmah dibalik kejadian sekalipun sebuah krisis. Krisis yang terjadi sekarang sejatinya adalah akibat dari perilaku bad faith para pelaku ekonomi dalam mengejar sebesar mungkin keuntungan. Perilaku tersebut berupa menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri, tak peduli apakah tindakan tersebut akan merugikan pihak lain, negara, perusahaan atau lingkungan (Henricus W. Ismanthono, 2003).
Dalam kasus subprime mortgage, kita bisa melihat bahwa pemicunya adalah pelipatgandaan utang disertai lemahnya kontrol dalam memberikan utang itu sendiri yang mengakibatkan bad debt atau utang yang tidak terbayar. Pada titik ini, ada prinsip ketuhanan yang dilanggar. Dalam kitab-kitab suci beberapa agama, pelipatgandaan utang dengan sistem bunga sendiri sudah merupakan hal yang tercela. Seperti dalam Islam, bunga (riba) disebut-sebut sebagai salah satu dosa besar.
Untuk segera keluar dari keterpurukan ekonomi, sepertinya manusia harus menghayati dan merenungkan kembali setiap tindakannya. Setiap tindakan ekonomi yang diambil perlu dibarengi etika moral dan tidak berseberangan dengan prinsip ketuhanan tadi. Sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai moral dan agama (sebut misalnya: Ekonomi Syariah) yang bahkan mulai berkembang di negara sekuler, bisa menjadi alternatif pilihan sebagai platform baru perekonomian. Mengeliminasi variabel bunga dalam perekonomian bukanlah hal yang mustahil sebagaimana dibuktikan oleh sistem Perbankan Syariah.
Tidak perlu panik berlebihan. Yang dibutuhkan sekarang adalah bahu-membahu segenap komponen untuk mereduksi dampak krisis ini. Pembuat kebijakan mesti cekatan mengambil segala tindakan yang tepat yang bisa menyelamatkan perekonomian dunia yang hampir karam. Yang diberi kekayaan berlebih berempatilah pada mereka yang kurang beruntung (rakyat miskin). Tahan segala keinginan untuk bersikap konsumerisme. Budayakan kembali sikap hemat, sederhana, tolong menolong dan bersikap ramah terhadap lingkungan. Yakinlah, badai pasti berlalu.